Perjuangan Hingga Detik-Detik Terakhir (Injury Time)

Hari ini pasti melelahkan karena selepas subuh saya sudah harus membuka-buka dokumen persoalan Cagar Alam Danau Dusun Besar (CADDB). Hari ini pasti menjadi detik-detik yang menentukan, apakah keinginan Pemda Provinsi Bengkulu (yang diduga disponsori oleh para pengusaha angkutan Batu Bara) untuk menggolkan keinginan mereka membuka kembali Jalan yang melewati CADDB, yang sudah diputuskan ditutup untuk umum berdasarkan Keputusan Walikota dan Gubernur Bengkulu Bengkulu dapat dibuka kembali atau tidak.

Untuk diingat bahwa, Keputusan Walikota Bengkulu No. 522.51/221/B.4/Bappeda tanggal 30 April 2002 tentang Mengembalikan Fungsi Cagar Alam Danau Dusun Besar, salah satunya dengan membongkar dan tidak memfungsikan kembali Jalan Nakau – Sebakul sebagai jalan umum, dan berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu No. 522/3771/B.3 tanggal 26 Juni 2002 tentang Mengembalikan Fungsi Cagar Alam Danau Dusun Besar, dengan menutup jalan Nakau – Air Sebakul terutama trase pada Cagar Alam Danau Dusun Besar sebagai jalan umum.

Sebelum menuju Gedung Manggala Wanabakti dimana Menteri Kehutanan dan Dirjen PHKA berkantor, saya mampir dulu ke Kantor DPD RI yang bersebelahan dengan Departemen Kehutanan tersebut. Saya mencoba mencari referensi tambahan untuk memberikan masukan kepada Dirjen PHKA, dimana sekitar Jam 13.00 WIB para Birokrat Pemda Provinsi Bengkulu yang katanya Akan Melakukan Eksposes persoalan CADDB. Suatu strategi harus saya ambil, untuk mementahkan arogansi Birokrasi yang tidak mengabaikan masukan yang pernah saya sampaikan yang sudah tidak terhitung lagi. Saya memang sengaja melakukan gerakan Injury Time yaitu melakukan sesuatu pada saat-saat genting, yaitu beberapa saat sebelum mereka memberik eksposes kepada Dirjen PHKA, maka saya harus melakukan sesuatu, yaitu dengan cara potong kompas saya dahulu yang harus member masukan kepada dirjen PHKA. Ternyata feeling saya betul, saat saya akan masuk ke ruangan Dirjen PHKA, saya sudah sempat bertemu dengan Kadis Kehutanan Provinsi Bengkulu dan beberapa orang di lobi ruang Bapak Dirjen PHKA. Saya masuk dan menunggu beberapa saat, bahkan sekretaris Pak Dirjen sempat bertanya dengan saya Apakah saya juga akan ikut rapat masalah CADDB atau tidak. Saya katakana saya tidak pernah dilibatkan sama sekali walaupun dalam keputusan Walikota dan Gubernur Jelas-jelas menyebutkan nama Yayasan Lembak dan Nama Saya dalam keputusan nya untuk menutup Jalan yang melalui Kawasan CADDB tersebut.

Alhamdulillah saya mampu menyakinkan sekretaris Pak Dirjen, bahwa Pak Dirjen punya kepentingan langsung terhadap penjelasan yang akan saya sampaikan kepada Dirjen menyangkut rencana Birokrasi Pemda Provinsi (Bukan masyarakat yang mempunyai kepentingan langsung ataupun tidak langsung) untuk membuka kembali jalan yang membelah CADDB yang hingga saat ini tidak ada selembar pun surat izin alias illegal.

Saya diterima begitu bersahabat oleh Bapak Ir. Darori (Dirjen PHKA), bahkan beliau sempat bercerita dengan saya, bahwa beliau sangat paham situasi lapangan, karena beliau adalah Birokrat Karir yang merintis betul-betul dari bawah, mulai dari staf-kepala seksi – kepala UPT, Kanwil dan akhirnya jadi Dirjen (ya bukan kayak pejabat-pejabat kita saat ini, yang harus ada setoran dulu baru dapat jabatan, makanya pejelasannya banyak tidak punya kompetensi). Beliau bahkan menyakikan kepada saya bahwa beliau tidak akan mudah menerima apa yang diinginkan Pemda.
Saya diberi waktu yang cukup longgar dan bersahabat oleh beliau untuk menjelaskan persoalan CADDB, bahkan beliau sangat berterima kasih menerima masukkan dari saya secara langsung dan tentunya bisa memberikan apa yang sesungguhnya terjadi secara berimbang dan masuk akal.

Pada saat saya diterima beliau, saya tau ada Kepala BKSDA Bengkulu yang gelisa mengapa rapat belum juga dimulai, saya dapat info dari kawan saya, pejabat yang mau ikut rapat dengan Dirjen kaget mengetahui saya sudah mendahului mereka member keterangan secara langsung dan diberi waktu cukup leluasa.

Setelah dirasa cukup saya keluar dan bahkan sempat berdikusi dengan kawan-kawan dari BKSDA tentang apa yang saya bicarakan dengan Dirjen PHKA tadi. Kemudia saya pulang menuju Bogor untuk sesuatu tugas yang sudah lama saya tinggal tapi harus saya selesaikan.

Dalam hati sepanjang perjalan saya begitu puas, melakukan sebuah perjuangan di detik-detik terakhir untuk mencegah arogansi birokrasi berbuat sewenang-wenang terhadap sebuah kawasan yang cukup lama saya Advokasi sejak kepulangan saya dari meratau di Jawa Timur sekitar bulan Agustus 1999 yang lalu. Ditengah jalan saya sempat di wawancar wartawan dari harian Bengkulen Post soal sikap saya terhadap rencana Pemda Provinsi membuka jalan tersebut, dengan sabar walaupun melalui telepon saya sampaikan apa yang baru terjadi dan sikap saya terhadap keinginan Pemda tersebut.

Wawancara dengan Wartawan Harian Rakyat Bengkulu

Sesampai dirumah saya instirahat Mandi, terus sholat, sehabis sholat saya sudah ditunggu wawancara per chating dengan facebook oleh wartan Harian Rakyat Bengkulu, yang kira-kira isi script wawancaranya adalah:
Usman: Apo yang ndak di tanyokan?

Wartawan W: Kiro-kiro menurut Kakak " apo yang bakal diputuskan Menhut perihal Ring Road kito tuuu... kini Kak? ",,,Truk gedang tuuu kompoi diatas jam satu... jadi tobo tuuu aman niaaan melenggang di Kota...tanpa pengawasan...

Usman: Jadi sayo cerito soal pertemuan dulu yo

Wartawan W: OK deeeh Kak"...

Usman
Tadi jam 11.30 saya menuju Gedung Manggala wanabakti untuk Menemui dirjen PHKA yaitu Bapak Ir. Darori, sayo diantar kolega sayo yang ado di DEPHUT. Saat mau masuk sayo sempat bertemu kawan dari KSDA dan Kepala Dinas Kehutanan (sayo idak kenal, tapi kawan yg ngasih tau). Mereka agak kaget kok sayo juga ikut ke Jakarta. Padahal Sayo sendiri memang punyo rencana memberikan masukan yang berimbang dan benar dengan analisis ilmiah. Sayo diterimo sekitar 1 jam oleh Dirjen PHKA. Saat itu sayo ceritokan kilas balik seluruh persoalan CADDB

Beliau berterima kasih dengan masukan sayo dan beliau bersedia bertemu kembali membahas apo yang ndak disampaikan oleh rombangan sekitar 20 orang dari Pemda Provinsi itu

Intinyo sayo sampaikan kasus CADDB yang sudah pernah dibahas oleh tim yang dibentuk oleh Gubernur Zaman Hasan Zen dan hasilnya Pemda mengkaji, menimbang dan akhirnyo memutuskan untuk menutup jalan tersebut dengan kajian Tim secara ilmiah. Kemudian sayo ceritokan bahwa Pengajuan perubahan status dan izin penggunaan jalan sudah 3 kali ditolak ole Menteri Kehutanan yaitu tahun 1990, 2001 dan 2005

Sayo sampaikan beliau harus sangat hati-hati terhadap keinginan pemda karena ada sesuatu dibalik keinginan itu:

1.Bahwa dulu pembangunan Ring Road bukan atas dasar kebutuhan riil (karena zaman Suprapto jalan ringroad adalah Jl Kembang Seri sesuai dengan kualitas yg dibangun yaitu kelas II)

2.Pada saat pembangunan jalan ternyata ada skenario para pejabat Pemda Prov saat itu untuk bagi-bagi kavlingan, termasuk yang saat ini lagi menjabat (artinya bukan murni untuk membangun Ring Road, pernah menjadi polemik di Koran cukup lama)

3.Secara ekonomis, ekologis, sosial dampak positif dan negatifnya saya sampaikan bahwa Pemda tidak punya kepentingan, kecuali cuma mau jalan dibuka yang lain tidak
Wartawan W: Dari Menhutnyo sendiri nanggapinyo cak mano Kak",atas laporan tersebut...???

Usman: Oke saya teruskan dulu yo

4.Ternyata terbukti mereka datang rame-rame seperti rombangan ketoprak yang tidak siap (ini di duga mereka datang karena dibiayai mungkin oleh pemilik modal yang punyo kepentingan), terbukti ketika Dirjen mengatakan izinnya tidak mudah dan tidak boleh dibuka jalan sebelum ada aturan hukum yang kuat

5.Ternyata pertemuan mereka hanya satu jam artinya mereka gagal menyakinkan dirjen. ini mungkin Dirjen sudah mendengar terlebih dahulu penjelasan saya

Usman: oke apo lagi kiro-kiro?

Usman: Mereka tidak diterima menhut. Itulah berokrasi kito cak ke yo nian, padahal untuk ke Jakarta pasti membutuhkan banyak uang.

Usman: Wanda gemano, apolagi? Apo soal tanggapan sayo tentang rencana tersebut?

Wartawan W: iyo K"...

Usman:
Masyarakat Bengkulu harus paham, sayo didukung cukup banyak para akademisi dari UNIB, LSM, masyarakat, petani dll orang perorang termasuk sebagian birokrasi, untuk tetap berjuang mempertahankan kelestarian CADDB. Artinyo, seleuruh aktivitas di CADDB harus punya dasar yang kuat dan tidak ngawur, tidak jangka pendek, punya dasar hukum

Wartawan W:
intinyo yang dikatokan Menhut tu,,,Nolak atau masih ado Negosiasi lagi dari Pemprov ke Menhut untuk tetap Bukak Ringroad...???

Usman
Pemda Provinsi sudah banyak mengingkari beberapa kesepakatan tentang pengelolaan kawasan CADDB, artinya susah untuk mempercayai Pemda Provinsi dan Kota, kalau tidak ada kekuatan hukum yang mengikat. Pemda harus membuat aturan hukum dengan penetapan PERDA Kawasan CADDB terlebih dahulu, kajian ilmiah yang mendalam, pembahasan dengan masyarakat, baru kemudian soal jalan di bahas.

Yang terjadi justru kebalikannya, Pemda hanya punya kepentingan untuk membuka jalan yang lain tidak (terbukti mereka memnita dirjen mengizinkan sementara jalan tersebut sambil lain jalan, Alhamdulillah Dirjen dengan tegas menolak...!). Kalau itu yang ada dalam benak mereka, maka seperti kawan-kawan BKSDA dan Dirjen katakan kepada saya, mereka siap menindak secara hukum siapapun yang berani membuka tanpa punya dasar hukum yang jelas

Artinya Yayasan Lembak berpendapat dan berkeyakinan bahwa solusi batubara adalah Ikuti aturan Hukum, yaitu muatan dan tonase harus sesuai dengan UU 22 Tahun 2009 tentang jalan

Soal CADDB, jangan sampai Pemda Provinsi dan Kota masuk lobang untuk ke sekian kalinya. Yayasan Lembak akan melakukan upaya hukum dan advokasi sampai kapanpun. Rencananya dalam waktu dekat saya akan mengagendakan ketemu dengan Menteri Kehutanan dan Dirjen PHKA lagi

Dan satu catatan buat pemda, bahwa Grand Disain tentang CADDB harus dibakukan secara hukum melalui PERDA terlebih dahulu, baru Yayasan Lembak akan legowo mengizinkan sesuatu yang masuk akal. Untuk saat ini kami menunggu niat baik pemda terlebih dahulu, karena kami tidak pernah diajak berembuk lagi

Ini terbukti mereka kaget ketika saya mendahului mereka keemu Dirjen PHKA.
Oke wanda apo lagi? tolong dimasukkan kecek dengan zaki, dita, dedy dan redaktur yang lain

Wartawan W:
jadi Menhut kemungkinan atau pasti menolak rencana Prov untuk membuka jalur kalau tanpa aturan yang mengikat supaya biso ditindak,,,???
aman la tu Kak"...???

Usman:
Sampai saat ini Dirjen ajo tidak respek, jangankan ndak sampai ke Menhut. Yo, Menhut akan menindak sesuatu yang tidak sesuai aturan

Wartawan W:
OK Kak" mksh,,ambo ndak kekantor dulu ngetik berita ko...mudah-mudahan biso naik nimpok Berita Ali Berti yangt kecek aku tadi...

Usman
Yo, tadi ali berti ajo kaget nengok sayo
Harus naik yo, biar imbang, masyarakat lah nelpon sayo untuk ngomong

Wartawan W:
Kak informasi kaaan kek Redaktur jugo Kak"...biar berita ko ditanyo kek Nyo... biso Kak"...???

Usman:
Yo kalu idak diterimo kau kasih tau sayo, biar sayo telpon redakturnyo kelak
Wartawan W:
mksh Kak"...

Usman
ok. selamat bertugas

Read More

Polemik Jalan Yang Melewati Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar

Skitar Polemik Jalan Simpang Nakau – Air Sebakul Melewati Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Provinsi Bengkulu:

• Surat Sekda TK I Prov. Bengkulu, No.: 522.51/1238/II/B.5tanggal 24 Januari 1990 tentang Permohonan Izin pinjam pakai Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar untuk pembuatan jalan (Surat ditujukan Kepada Menteri Kehutanan dan Kanwil Kehutanan Provinsi Bengkulu)

• Dirjen PHKA kemudian meminta saran kepada Kanwil Kehutanan dengan surat No. 833/DJ-VI/TN/1990tanggal 16 April 1990 tentang Permohonan Izin pinjam pakai Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar untuk pembuatan jalan

• Kanwil kehutanan kemudian member jawaban dengan Surat No.: 763/II/Kanwil-4/1991 tanggal 15 Juli 1991 tentang Permohonan Izin pinjam pakai Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar untuk pembuatan jalan, dengan Catatan:

• Pembuatan jalan poros 1600 m dan lebar 30 meter, masuk dalam wilayah Kota Bengkulu
• Kanwil Kehutanan sudah pernah membuat surat untuk melakukan penggeseran jalan kepada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu dengan Surat No. 657/II/Kanwil-4/1989 tanggal 28 September 1989 yang isinya: meminta agar dalam pelaksanaan pembangunan jalan poros tersebut tidak menggunakan atau melewati kawasan Cagar Alam
• Perkembangan terkahir, jalan sudah dibuat diawal tahun 1990 dan kondisi Cagar Alam semakin rawan sejak adanya jalan poros karena sudah banyak penyerobotan (kemudian dikemudian hari diketahui ada 128 Kaveling dengan SKT yang dibagi-bagikan atas nama pejabat-pejabat di Provinsi Bengkulu)
• Karena jalannya terlanjur dibuat makan Kanwil tetap menyarankan izin pinjam Pakai

• PENOLAKAN IZI PERUBAHAN STATUS Cagar Alam menjadi Taman Wisata Alam oleh Pemda Provinsi Bengkulu, dengan Surat Menteri Kehutanan No. 732/Menhut-V/2001 tanggal 22 Mei 2001
• Keputusan Walikota No. 522.51/221/B.4/Bappeda tanggal 30 April 2002 tentang Mengembalikan Fungsi Cagar Alam Danau Dusun Besar, salah satunya supaya membongkar dan tidak memfungsikan kembali Jalan Nakau – Sebakul sebagai jalan umum
• Keputusan Gubernur No. 522/3771/B.3 tanggal 26 Juni 2002 tentang Mengembalikan Fungsi Cagar Alam Danau Dusun Besar. Surat ini menindak lanjuti Surat Walikota untuk menutup jalan Nakau – Air Sebakul terutama trase pada Cagar Alam Danau Dusun Besar sebagai jalan umum
• Rapat Untuk Memfungsikan Kembali Jalan Nakau – Air Sebakul oleh Pemda Kota Bengkulu dengan Undangan pada Jum’at, 6 Mei 2005 oleh ketua Bapeda Kota Bengkulu
• Surat Kepala BKSDA kepada Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu No. S.299.1/IV.K-7/Ren/2005 tanggal 25 Mei 2005, tentang Pembongkaran Trase Jalan yang berada/melintasi Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar
• PENOLAKAN PERUBAHAN STATUS Cagar Alam Danau Dusun Besar menjadi Taman Wisata Alam oleh Menteri Kehutanan atas usulan Walikota Drs. Chalik Effendi, mengajukan kembali Perubahan Status Cagar Alam Danau Dusun Besar menjadi Taman Wisata Alam
  
• Pada Tahun 2009, karena persoalan hancurnya Jalan-jalan dalam Kota yang dilewati oleh Truk-Truk Batu Bara yang jelas-jelas melanggar UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena Melewati Batas Tonase sesuai kelas jalan di Kota dan Jalan-jalan di Provinsi Bengkulu, dibuka kembali WACANA MEMBUKA KEMBALI JALAN yang melewati trases Cagar Alam Danau Dusun Besar Bengkulu.

Read More

Lamban, Penyelesaian Kasus Gubernur Bengkulu Dipertanyakan

GERAKAN BOM SMS dan EMAIL ke Kejaksaan Agung (postmaster@kejaksaan.or.id) & Presiden RI (presiden@ri.go.id)

Sabtu, 01 Agustus 2009 | 10:08 WIB

TEMPO Interaktif, Bengkulu - Yayasan Lembak Bengkulu mempertanyakan kinerja Kejaksaan Tinggi yang lamban dalam menuntaskan proses hukum Gubernur Bengkulu Agusrin Maryono Najjamudin. Berkas kasus Agusrin sebenarnya sudah rampung atau P21 sejak 13 Mei 2009, namun hingga akhir bulan Juli 2009 belum juga dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.

"Umumnya dalam tiga hari sudah bisa dilimpahkan," Kata Usman Yasin, Ketua Yayasan Lembak Bengkulu, kepada Tempo, di kantornya, Sabtu (1/8). Pihak Kejaksaan, Jelasnya, seperti tidak serius menangani kasus korupsi ini. "Kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik seharusnya menjadi pekerjaan yang harus diprioritaskan," ujarnya.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Yayasan Lembak, penundaan sidang terhadap Gubernur Bengkulu pernah diajukan penasehat hukumnya tidak lama setelah berkas kasus dinayatakan P21 atau lengkap. "Mereka meminta proses hukum ditunda sampai pemilihan umum selesai," ungkap Usman. "Mungkin ada kaitannya dengan posisi agusrin sebagai ketua partai." Namun, ketika Pilpres sudah rampung, proses hukum tersebut tetap saja tertunda.

Sementara itu, pihak Kejaksaan Tinggi Bengkulu mengakui bahwa berkas kasus sudah P21, namun pihak yang paling berhak melimpahkan berkas tersebut adalah Kejaksaan Agung. "Jaksa utamanya dari sana," tutur Santosa Hadipranawa, kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Negeri Bengkulu. Untuk mengecek apakah sudah diserahkan atau belum, jelasnya, Kejaksaan Tinggi harus menghubungi Kejaksaan Agung terlebih dahulu.

Agusrin terlibat dalam kasus korupsi dana Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, atau lebih dikenal dengan Dispendagate senilai Rp 21,3 miliar.

HARRI PRATAMA ADITYA

Read More

Jalan Rusak: Gerakan Untuk Tidak Bayar Pajak

Masyarakat sebenarnya sudah berulang kali melakukan aksi protes. Namun model aksinya yang macam-macam. Ada yang menanam pisang di tengah jalan. Ada yang memasukkan ikan ke dalam lubang jalan. Ada juga yang melempar truk yang mengangkut batu bara.

Malah ada yang main hakim sendiri dengan memukul sopir truk. ‘’Tetangga saya, Fajri menjadi tersangka gara-gara memukul sopir truk batu bara. Tidakan tersebut sebagai bentuk luapan kekesalan akibat lambannya pemerintah,’’ ujar Ketua Yayasan Lembak Ir. Usman Yasin. M.Si

Karena sudah bosan melakukan aksi, kali ini Usman Yasin dan warga lainnya membangun gerakan baru yakni ‘’Gerakan Tidak Membayar Pajak’’. Untuk menyukseskan gerakan sebagai bentuk kekecewaan pada pemerintah ini, dalam waktu dekat, dia akan mengundang tokoh masyarakat yang prihatin dengan kondisi jalan dalam kota yang dibiarkan rusak, malah ada kesan memang sengaja dirusak.

Usman mengajak seluruh eleman masyarakat Kota Bengkulu yang peduli untuk bersama-sama mendesak walikota agar menyelesaikan masalah ini. Mulai dari mahasiswa, pemuda, tokoh masyarakat dan aktivis LSM.

Dengan Gerakan Tidak Membayar Pajak ini, dia berharap walikota tanggap dan segera merespon keluhan masyarakat. “Pajak seharusnya digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik, bukan untuk kaum kapitalis (pengusaha) yang akhirnya menyengsarakan masyarakat,” tegas Usman.

Dia mempertanyakan sikap Walikota yang mengambil kebijakan membiarkan truk batu bara masuk dalam kota. Sikap “cuek” ini bisa membuat opini negatif di masyarakat tentang ada deal-dael khusus antara pengusaha dan Walikota.

“Seharusnya Walikota menegakkan aturan sesuai dengan kekuatan tonase jalan, karena tidak ada jalan di Bengkulu yang bisa dilalui muatan hingga 30 ton. Jika Walikota tetap ‘pura-pura tuli dan buta’, patut kita pertanyakan,” imbuh Usman.

Ditambahkannya, kepolisian sebagai instansi penegakan undang-undang juga harus tegas, meski belum ada keputusan dari Walikota tentang rute truk batu bara. Menurutnya, polisi tetap bisa berpegang pada aturan kekuatan jalan, dan segera menangkap truk yang bermuatan diatas 16 ton.

“Polisi tinggal menunggu di tempat pengumpulan batu bara. Begitu masuk jembatan timbang, muatan yang melebihi tonase diturunkan dulu. Tidak perlu menunggu izin Walikota sebagai kepala daerah, berpegang lah pada peraturan,” tandas Usman.

Dengan membiarkan truk lewat melebihi tonase, sama saja Walikota mengajarkan masyarakat melanggar aturan. Karena itu wajar jika masyarakat juga membuat aturan sendiri. Dia minta ketegasan Walikota, melarang truk masuk kota. Jangan mengorbankan kepentingan masyarakat demi pengusaha.

‘’Jika tidak ingin menghentikan kegiatan perusahaan batu bara, setidaknya perusahaan harus mengganti mobil dengan truk angkel biasa. “Truk angkel hanya berkapasitas 10 - 15 ton, yang berarti bisa melewati daerah pinggir kota. Jika kita terus memanjakan pengusaha, dimana hak-hak rakyat yang juga membayar pajak,” demikian Usman.

Jadi Bom Waktu

Selama ini, walikota mulai mendapat simpati dari masyarat terkait program pendidikan dan kesehatan gratis. Namun dengan membiarkan jalanan rusak dengan mengizinkan truk masuk kota, justru akan menjadi poin kelemahan walikota dan wawali. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan turun karena sikap walikota yang tidak peduli dengan keluhan masyarakat.

Menurut Ketua DPRD Kota, Ahmad Zarkasi, SP kerusakan jalan kota yang kian parah, akan menjadi bom waktu bagi Walikota.

“Untuk membicarakan masalah ini, kita akan melakukan koordinasi dengan eksekutif (Walikota). Tidak mungkin kita diam saja, sedang jalan kota semakin berantakan. Kita akan meminta eksekutif menyelesaikan masalah jalan ini, sesuai dengan aturan yang ada. Jalan harus digunakan sesuai tonase yang ditentukan,” ungkap Zarkasi.

Diakui Zarkasi, dewan pernah membicarakan kerusakan jalan kota ini. Sayangnya, sampai kemarin belum ada tanggapan dari Walikota. Nyatanya truk batubara makin leluasa lewat jalan kota. Pemkot juga dinilai cuek.

“Sudah jelas, tonase truk melebihi kapasitas. Nyatanya Walikota diam saja. Katanya truk boleh lewat, kalau tonase dikurangi dan sesuai dengan kapasitas jalan kota. Sama saja, melanggar SK Walikota, jadi harusnya Pemkot bertindak dong,” tukas Zarkasi.

Untuk diketahui jalan Kota dengan jenis 3A, hanya mampu menahan beban dengan tonase 13 ton. Sedang truk batubara yang lewat jalan Kota beratnya mencapai 35 ton. Rinciannya berat truk 11 ton ditambah berat beban batubara 23 ton. Jadi wajar saja jalan kota menjadi amburadul.

“Bila perlu dalam paripurna nanti ini akan kita bahas, karena termasuk pada kinerja kepala Daerah dalam menjaga fisik, sarana dan prasarana Kota. Sebab dalam visi dan misi mereka saat mencalon jadi Walikota itu diungkapkan dalam kampanyenya. Jadi mana bukti janji mereka,” demikian Zarkasi.

Sedangkan menurut Kabid Humas Pemkot Drs. Bahrum Simamora, dalam menindaklanjuti masalah jalan yang rusak, pemerintah tidak lamban. menurutnya, sekarang masalah perbaikan jalan telah memasuki proses tender di dinas pekerjaan umum.

ia juga berharap masyarakat bisa bersabar, karena selain mengutamakan kepentingan masyarakat, pemerintah juga harus menjaga hubungan baik dengan investor. Setelah proses tender jalan akan segera diperbaiki, jadi tidak ada yang lamban. Bagaimanapun investor juga telah berparstisipasi dalam peningkatan PAD, demikian Bahrum.(cw9/jur)

Kamis, 23 Juli 2009 05:45:06, Harian Rakyat Bengkulu

Read More