Danau Dendam Tak Sudah

The Dam Yang tidak selesai, atau De Dam Tak Sudah, Danau Dendam Tak Sudah

60 sd 80% Sampah Rumah Tangga adalah Bahan Organik

Potensi masalah ketika tidak diolah, potensi pendapat keluarga ketika diolah, potensi nilai tambah ketika dilakukan Biokonversi Dikelola Secara Bijak

Urban Farming

Pemanfaat Lahan Masjid Jamik Al Huda sebagai terapi psikologis dan nilaitambah pendapatan keluarga

Urban Farming (Budidaya Lahan Sempat)

Memanfaatkan Lahan Sempit untuk menambah nilai manfaat lahan diperkotaan sekaligus sebagai eduwisata

Urban Farming Tanaman Hortikultura

Sayuran segar siap dikonsumsi kapan saja...

Kamis, 25 Desember 2008

Multiyears: Peletakan Batu Pertama dan Terakhir


2 Tahun PBP, Proyek Multiyears Terbengkalai

BENGKULU – Dua tahun sudah Peletakan Batu Pertama (PBP) 13 paket proyek spektakuler dan masuk multiyears Pemprov berlalu. PBP dilakukan 18 November 2006 lalu. Sampai kemarin belum ada satu pun proyek yang didanai dari APBD provinsi yang tuntas. Hanya satu paket proyek lanjutan mantan Gubernur H. Hasan Zen, SH yakni pembangunan Persada Bung Karno yang tuntas tahap kedua. Sisanya terbengkalai dan proses pembangunannya lambat.

Padahal ketika melakukan PBP, Gubernur Agusrin M. Najamudin melibatkan tokoh-tokoh Bengkulu yang cukup dikenal. Seperti mantan-mantan Gubernur, tokoh agama, Muspida dan tokoh masyarakat. Sampai kemarin, kondisi proyeknya memprihatinkan. Menariknya menurut Anggota DPRD Provinsi, Iip Arifin, SP ada proyek yang sama sekali belum dibangun. Seperti mess Pemda dan pabrik assembling handtraktor di Desa Babatan Kecamatan Sukaraja dan Kabupaten Seluma.

Padahal kata Iip, dana yang sudah dikeluarkan pemerintah tidaklah sedikit. Hal ini tentunya dianggap mubazir, lantaran dana yang telah habis namun tak menunjukkan hasil yang memuaskan dirasa terbuang sia-sia. Padahal kalau dialokasikan ke sektor lain yang lebih bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat, sudah barang tentu akan lebih menyentuh masyarakat.

“Ya itulah kondisi yang terkadi sekarang. Dari dulu, kami dari komisi B pada saat itu, telah memberikan pertimbangan kepada pemerintah. Alangkah baiknya kalau dana tersebut dialihkan ke sektor produksi untuk usaha kecil menengah, apalagi di APBD 2008 ada pula dana luncuran APBD Rp 38 miliar. Nah sekarang, kita bisa lihat sendiri kondisi di lapangan. Banyak pembangunan yang belum selesai. Meskipun ya, ada beberapa diantara proyek-proyek pembangunan yang sudah bisa dimanfaatkan masyarakat,” paparnya.

Dicontohkan Iip seperti peningkatan jalan yang dibangun pada proyek multiyears yaitu dari kawasan UPT Karang Cayo-Simpang Manna. “Ya meskipun kalau diteliti lagi saya yakin masih belum sesuai bestek, tapi paling tidak manfaatnya sudah bisa dirasakan masyarakat. Kebetulan saya baru daerah Kaur dan Bengkulu Selatan dalam rangka reses,” katanya.

Selain itu, temuan lainnya untuk proyek multiyears di Kabupaten Kaur yang tidak ‘beres’ adalah pembangunan irigasi di Kecamatan Luas. Pasalnya, dari hearing dengan masyarakat, taggul irigasi jebol pada musim hujan di awal Desember lalu. Diduga ini lantaran pembangunan irigasi yang disertai pemangunan saluran pembuangan dan pembuatan netralisasi saluran air. Akibatnya pada saat air meluap di musim hujan, irigasi tak sanggup menampung debit air yang meingkat drastis.

“Diduga ini akibat pembangunan yang tak optimal. Karena rasanya ini sudah tak lagi dalam masa pemeliharaan, maka merupakan tanggung jawab Pemprov. Di APBD Pemprov kan punya dana Rp 8 miliar untuk dana tak terduga. Ini harus dimanfaatkan untuk masyarakat. Mengingat sekarang sudah mulai musim tanam. Kalau tak segera ditangani maka masyarakat khawatir nantinya bakal menggangu hasil produksi pertanian,” katanya.

Selain itu, proyek multiyears lainnya yang ternyata juga belum beres, diungkapkan Iip adalah proyek handtarktor sebanyak 500 unit yang menelan dana Rp 75 miliar. Pasalnya sampai sekarang masyarakat petani di Kaur belum juga mendapatkan bantuan handtraktor. Padahal mereka sangat membutuhkan handtraktor ini. “Ada dugaan untuk mendapatkan handtraktor tersebut masyarakat diminta membayar oleh oknum-oknum yang todak bertanggung jawab di pemerintahan,” tandasnya.(ken)
Harian Rakyat Bengkulu Rabu, 24-Desember-2008, 05:52:29

Senin, 22 Desember 2008

Test CPNS: Masyarakat Tertipu Lagi

He he.. Masyarakat Takicu Lagi

BENGKULU – Sejak awal Wagub HM Syamlan Lc tidak bisa menjamin tes CPNS di lingkungan Pemprov, Pemkab/Pemkot berlangsung bersih. Kendati nilai diumumkan, namun tidak ada yang menjamin tes CPNS bersih. Bahkan setiap tahun tes CPNS selalu menyisakan masalah.

Lantas masyarakat dan peserta tes takicu (tertipu) lagi? Bisa iya, bisa juga tidak. Yang terjadi saat ini, masing-masing kepala daerah mengklaim tes CPNS di daerahnya paling bersih. Bahkan Bupati Seluma, Murman Effendi dengan keras mengkritik Wagub, HM Syamlan Lc karena Pemprov tidak mengumumkan nilai seluruh peserta tes.

Terkait tudingan Asbun (asal bunyi) yang dialamat kepadanya, Wagub HM. Syamlan Lc, mengaku hanya sebagai hamba Allah yang dhaif (manusia biasa yang lemah). “Saya bisa saja dibohongi, ditipu dan dikhianati,” jelas Wagub.

Di tengah ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemurnian tes CPNS, Wagub tetap optimis. Jika atas izin Allah, masyarakat juga tak akan terus menerus bisa dikhianati. Semakin hari rakyat semakin cerdas. “Insya Allah, jelas siapa yang benar dan siapa yang dusta. Siapa yang sungguh-sungguh dan siapa yang sekadar cari muka,” sindirnya penuh makna.

Wagub menyerukan agar semuanya bermunajat kepada Allah. Supaya para pejabat dan siapa saja yang berbuat jahat, curang dan khianat, dibuka pintu hatinya. Agar mau bertobat. “Atau dihancurkan oleh Allah yang maha kuasa. Saya dan masyarakat bisa saja dibohongi. Tetapi Allah itu maha mengetahui lagi maha kuasa. Maka Allah tak mungkin bisa ditipu dan tak akan bisa dibohongi,” ujarnya.

Pengamat Hukum Universitas Prof. Hazairin, Syafuan Dani, SH, M.Hum ikut meragukan tes CPNS tahun ini. Gembar-gembar kepala daerah untuk melaksanakan tes CPNS dengan bersih dan bebas KKN, hanya slogan belaka.

Dia menyarankan agar pemda yang belum mengumumkan nilai secara keseluruhan agar segera mengumumkan ke media. Apabila tidak, tetap menjadikan preseden buruk bagi pemerintahan. Walaupun, diketahui ada satu dua orang yang lulus murni. “Jangan tunggu sampai masyarakat apatis (tidak peduli, Red). Sebab, jika masyarakat sudah apatis, dipastikan pembangunan bakal terhambat,” ingatnya.

Dari informasi yang RB himpun, penggunaan sistem komputerisasi dalam pemeriksaan LJK (lembar jawaban computer), tetap ada peluang jika ingin melakukan kecurangan. Terlebih UI, UNJ dan Unpad hanya sebatas koreksi LJK dan tidak bertanggungjawab dalam menentukan kelulusan.

Karena yang berhak menentukan kelulusan adalah Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai PPK (pejabat pembina kepegawaian. Kewenangan Gubernur, Bupati dan Walikota ini tertuang dalam peraturan kepala BKN No 20 tahun 2007 tentang penyelenggaraan tes CPNS.

Lagi pula dengan sistem komputerisasi, jika nilai diubah maka rangkingnya secara otomatis akan berubah. Toh, saat perangkingan tidak ada yang melakukan pengawasan. Kalaupun ada wartawan yang memantau, hanya sebatas saat koreksi LJK. Setelah itu semuanya serba rahasia dikendalikan oleh panitia dan pejabat terkait.

Dikutuk Allah

Ketua Forum Komunikasi Da’i Muda Indonesia (FKDMI)
Provinsi Bengkulu, Junni Muslimin, MA menegaskan, berdasarkan hadist nabi, praktik sogok-menyogok adalah haram. Baik pemberi sogok, maupun penerima sogok sama-sama dijanjikan neraka. “Ingat, walaupun tidak terbukti di pengadilan negara, namun hukum Allah tetap berlaku,” katanya.

Selain itu, lanjut Junni Muslimin, praktik sogok-menyogok menjadi sumber kehancuran. Bila saran ustad maupun ulama sudah tidak lagi didengar, Tuhan bisa murka. Namun, azab Tuhan tidak hanya menimpa pelaku yang berbuat salah. Tapi, semua masyarakat bisa kena dampaknya. “Agar terhindar, ikutilah anjuran para ustad, da’i, ulama dan sebagainya. Sebab, dasar yang digunakan adalah Al-Quran dan hadist,” tandasnya.

Apalagi, lanjutnya, dalam tes CPNS kali ini, tidak ada disyaratkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk menjadi peserta tes. Padahal, dengan syarat IPK, sudah menjadi seleksi dalam mencari bobot PNS yang dibutuhkan. “Untuk apa mahasiswa mengejar cumlaude (lulus dengan pujian dengan IPK di atas 3,5). Toh yang lulus, bukan berdasarkan seleksi yang ketat,” tanyanya.

Wakil Gubernur yang juga dikenal sebagai ustad, HM. Syamlan, Lc kembali mengingatkan, selain sogok-menyogok hukumnya haram, dan diancam dengan kutukan Allah, praktik itu juga zalim.

“Orang yang menjadi PNS semata-mata karena menyogok sehingga menggusur orang yang sebenarnya berhak menjadi PNS, ini sama dengan mengambil hak orang lain. Orang yang mengambil hak orang lain dengan cara haram, maka sampai kapanpun hak yang diambilnya itu menjadi haram,” papar ustad Syamlan.

Sehingga, tambahnya, berhati-hatilah jangan sampai menjadi PNS dengan merebut hak orang lain secara haram. Karena gaji dan pensiun yang diterimanya bisa haram. Sebab, jika dari awal sudah tidak benar, maka bisa dipastikan proses dan hasilnya juga tidak benar. Na’udzu billahi min dzalik,” ungkap Syamlan. (joe)

Harian Rakyat Bengkulu, Senin, 22-Desember-2008, 12:46:06

30 Desember Gub Diperiksa

Bila tak ada aral melintang tanggal 30 Desember 2008 mendatang, Gubernur Bengkulu Agusrin M. Najamudin akan dipanggil Kejagung. Surat panggilan Kejagung dikirimkan lewat Kantor Penghubung Jumat (19/12) pagi. Gubernur akan diperiksa sebagai tersangka Dispendagate senilai Rp 21,3 miliar. Gub ditetapkan sebagai tersangka Dispendagate 29 Agustus 2008 lalu.

Penetapan ini, berdasarkan pengembangan pengusutan Dispendagate di Bengkulu. Dimana Kejati Bengkulu menetapkan Drs. H. Chairuddin sebagai tersangka, sejak saat itu Chairuddin ditahan hingga kini.

Pemanggilan Gubernur ini adalah yang kedua. Sebelumnya Kejagung berencana memeriksa Gubernur tanggal 24 Desember 2008 lalu. Berhubung Gub menunaikan ibadah haji, pemeriksaan kemudian ditunda. Ketika itu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus), Marwan Effendi belum memberikan kabar waktu tepatnya pemeriksaan. Ia hanya memberi kisaran setelah Idul Adha Gub baru akan diperiksa.

“Kalau nggak salah minggu depan. Tapi persisnya silakan tanya ke Kapuspenkum biar lebih detail. Saya nggak ngurusin surat, surat itu urusannya Tim Pemeriksa. Dulu kan tertunda, karena beliau mau pergi haji. Ada izin dari Depdagri, dia diizinkan pergi selama 20 hari,” ungkap Marwan.

Sekadar diingat, dalam pemeriksaan beberapa saksi sempat mencuat kabar kalau Gubernur diduga menerima aliran sebesar Rp 6 miliar dari Rp 21,3 miliar tersebut. Selain itu, berdasarkan pleidoi Chairuddin Gub menerima travel ceque senilai Rp 2 miliar. Marwan sendiri beberapa kali ditanya, tak bersedia memberikan keterangan secara rinci. Nanti kata dia, saat di pengadilan akan dibuka tentang bagaimana duduk perkara kasus tersebut. “Hasil pemeriksaan nggak bisa kita keluarkan ke publik. Tapi kalau sudah di pengadilan, baru bisa terbuka fakta-fakta persidangannya,” imbuh Marwan.

Sementara itu, Kepala Kantor Penghubung, Drs. Nur Alam ketika dikonfirmasi kemarin menyatakan kalau dirinya belum melihat surat tersebut. Karena kemarin seharian ia belum ke kantor, melainkan mendampingi Sekprov acara DPD RI di Hotel Hilton. Namun ia berjanji akan mengecek keberadaan surat tersebut ke jajaranya pagi ini. Biasanya kata dia, surat untuk Gubernur langsung diserahkan ke pengacaranya. Walaupun dikirim lewat Kantor Penghubung.

“Saya belum sempat ke kantor. Mungkin surat itu sudah sampai, coba besok saya tanya dulu dengan jajaran di kantor. Tapi biasanya, kalau ada surat untuk Gub ke kantor langsung diserahkan ke pengacara beliau,” tutur Nur Alam.

Sementara Kapuspenkum Kejagung Jasman Panjaiatan, SH ketika dihubungi via telepon belum mengiyakan akan adanya pemeriksaan terhadap Gubenur. “Hari Senin besok (22/12) kita akan rapat koordinasi dulu, jadi belum bisa dipastikan tanggal pemeriksaannya. Setelah rapat Senin nanti baru ditetapkan tanggal pemeriksaanya,” demikian Jasman.(yoh/adn)

Sumber Harian Rakyat Bengkulu Hari Minggu, 21 Desember 2008

Senin, 15 Desember 2008

TES CPNS BERSIH......? TIDAK MUNGKIN

Dicueki UI, BEM Unib Surati SBY
Sabtu, 13-Desember-2008, 12:42:09

BENGKULU – Upaya mahasiswa untuk menggiring pelaksanaan tes CPNS yang murni terus berlanjut. Bahkan keengganan panitia CPNS melaksanakan tes CPNS yang transparan akan dilaporkan ke Presiden SBY. Sebab laporan mahasiswa “dicueki” Universitas Indonesia.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unib Dempo Exler mengatakan setelah mengirim surat ke rector UI, mahasiswa akan mengirimkan surat langsung kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, Taufik Effendi.

Surat yang isinya tidak jauh berbeda dengan yang dikirimkan ke UI dan UNJ direncanakan Senin (15/12) surat itu akan dilayangkan sehingga Selasa (16/12) atau Rabu (17/12) sudah sampai di meja Presiden dan Menteri.

“SBY harus tahu, bahwa mahasiswa di Bengkulu menginginkan pelaksanaan tes murni. Jika surat itu sampai ke Presiden dan Presiden memberikan apreasiasi positif, maka oknum-oknum yang tidak menginginkan CPNS bersih akan berpikir dua kali untuk berlaku curang,” tegas Dempo.

Dituturkan Dempo, setelah mengirimkan surat pada UNJ, pihak UNJ menyatakan siap untuk membubuhkan tanda tangan rektor pada hasil pengumuman tes CPNS. Hanya saja respon “cuek” justru muncul dari pihak UI.

Awalnya PSDM (Program Sumber Daya Manusia) UI menyatakan bersedia membubuhkan tanda tangan rektor, tapi terakhir menolak dengan alasan rektor sibuk. “Alasan yang diberikan sangat tidak logis. Jika UI dan UNJ tidak komitmen untuk membantu pelaksanaan tes CPNS bersih maka kami tidak akan tinggal diam.

BEM akan mengkampanyekan di tingkat nasional kalau UI dan UNJ sebagai kroni-kroni KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme). Bahwa UI sebagai universitas yang dikenal bagus ternyata tidak berani berkomitmen seperti Unib,” imbuh Dempo.

Sebagai wujud keseriusan menggiring CPNS bersih, BEM Unib telah menurunkan timnya di setiap kabupaten, masing-masing 1 orang. Setelah diturunkan selama beberapa hari ini, tim tersebut telah melakukan investigasi mulai dari proses penerimaan berkas, hingga pengambilan nomor kemarin.

Berdasarkan hasil investigasi tim di Kabupaten Bengkulu Utara, ditemukan sekurangnya 400 peserta tes yang dinyatakan tidak lulus administrasi karena tidak melampirkan ijazah.

“Di sinilah jelas kelihatan, bahwa indikasi KKN sudah dimulai sejak pemeriksaan administrasi. Tidak mungkinlah peserta tes tidak melampirkan ijazah dalam berkas lamaran. Kita tidak ingin CPNS dijadikan ajang untuk mengumpulkan kembali uang. Kita akan terus upayakan CPNS bersih, kalau mahasiswa tidak sebagai sosial kontrol maka kecurangan akan terus terjadi,” tegas Dempo.

Kunci Jawaban Disimpan di BI

Sementara itu, sekitar pukul 10.00 WIB kemarin, amplop kunci jawaban soal CPNS diserahterimakan. Kepala Pusat Lembaga Teknologi (Lamtek) Fakultas Teknik Universitas Indonesia (UI), Irwin. R menyerahkan kunci jawaban kepada Asisten III Adum Pemprov, Mardiansyah, SE. Tak lama kemudian, kunci jawaban tersebut dititipkan ke Bank Indonesia yang diserahkan kepada Deputi Pemimpin Bank Indonesia, Ahmad Bunyamin.

Sebelumnya, kunci jawaban yang tiba bersamaan dengan soal ujian CPNS pada Kamis (11/12) lalu dititipkan ke BI kemarin. Selain Pemprov, Pemkot juga melakukan serah terima kunci jawaban dari UI ke Pemkot melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota, Drs. Jarto Tarigan, M. Si. Pemkot juga menitipkan kunci jawaban pada BI.

Usai serah terima, Deputi Pimpinan BI Ahmad Bunyamin menujukkan ruang penyimpanan kunci jawaban yang berada di lantai I BI. Untuk pengamanannya, ruang penyimpanan dokumen-dokumen rahasia ini dilapisi dengan 3 pintu pengaman.

Lapis pertama dari luar berupa pintu besi, lapis kedua pintu jeruji besi dan pintu lapis ketiga pintu besi. “Keamanan terjamin. Kami menggunakan pintu sampai 3 lapis,” ujar Ahmad Bunyamin.

Amplop kunci jawaban tersebut ditaruh di salah satu rak di ruang penyimpanan yang ukurannya cukup besar. “Di rak ini pak kunci jawaban tes CPNS kami simpan. Pokoknya aman,” tambah Ahmad sambil menununjukkan salah satu rak yang dijadikan tempat penyimpanan pada Mardiansyah.

Sementara itu sesuai dengan jadwal, soal CPNS dipacking di dalam amplop sesuai dengan jumlah peserta per ruangan untuk 13 lokasi ujian, pukul 20.00 WIB, tadi malam. Tiap amplop berisi 20 lembar soal untuk peserta yang ujian di lokasi SD dan 30 lembar soal untuk peserta yang ujian di lokasi SMP dan SMA. Demikian pula dengan LJK yang dimasukkan dalam amplop terpisah.

“Demikian pula dengan LJK (Lembar Jawaban Komputer). Tidak lebih dan tidak kurang. Soal dan LJK cadangan tetap berada di Polda. Kalau nanti ada soal atau kunci jawaban yang cacat, maka panitia di sekolah akan melapor ke posko di Polda. Disana juga sudah ada panitia penyelenggara CPNS yang siaga dari Inspektorat dan BKD. Setelah dikontak dan dikabari kalau ada soal dan LJK yang rusak, cacat atau terlipat, panitia di posko yang bakal mengantar,” terangnya.

Sementara itu, paket-paket soal milik kabupaten sudah diambil kemarin. Setibanya di kabupaten, soal-soal tersebut dititipkan di Polres. Pagi hari H ujian, soal-soal yang dititipkan baru diambil. Pagi pukul 08.00 WIB, dua kabupaten yang paling jauh dari ibukota provinsi terlebih dulu mengambil soal. Yaitu Kaur dan Mukomuko. Selanjutnya, usai salat Jumat 4 kabupaten lainnya menyusul. Diantaranya Bengkulu Selatan, Lebong, Seluma dan Kepahiang. Untuk kota, pagi ini soal yang dititipkan baru diambil.

Untuk tes CPNS Pemprov, soal akan diambil pagi ini oleh 13 koordiantor tes yang bertugas di 13 lokasi. Koordinator tes adalah kepala sekolah (kasek) yang sekolahnya digunakan untuk penyelenggaraan tes CPNS. Pada pengambilan soal, koordiantor dikawal oleh anggota Polda dan personel dari Inspektorat Provinsi sampai ke lokasi ujian. Pengambilan soal pagi ini dilakukan sekitar pukul 08.00 WIB. (adn/ken) Sumber Berita: Harian Rakyat Bengkulu


KOMENTAR: KACANG LUPA PADA KULIT...!

Janji manis Ahmad Kanedi dan Edison Simbolon pada saat kampanye dulu untuk melaksanakan Test CPNS murni ternyata pepesan kosong. Yang lebih tragisnya para pejabat baik eksekutif maupun legislatif yang ada dikota mungkin sudah lupa dengan Almamaternya UNIVERSITAS BENGKULU, mereka seperti menutup mata, membutakan hatinya, menutup kupingnya terhadap teriakan masyarakat Bengkulu untuk pelaksanaan Test CPNS yang murni. Inilah dalam sejarah Pemerintah Bengkulu, pemerintah yang lupa pada kulitnya. Kok bisa begitu? bayangkan Ketua DPRD Kota Bengkulu Ir. Ahmad Zarkasi yang berasal dari PKS adalah Alumni UNIB, Walikota Ahmad Kanedi, SH MH juga alumni Unib, Istri Walikota Dosen Unib, Asisten I Joni Simamora dosen unib, Ketua BKD Jarto Tarigan Dosen Unib, ini gambaran semua orang yang disebutkan tadi tidak dapat menerjemahkan keinginan masyarakat untuk pelaksanaan Test CPNS yang murni. Mereka tidak berani menggunakan UNIB karena unib punya komitment untuk penyelenggaraan test yang bersih. Yaaach mungkin takut sanak-kadangya yang tidak punya kualifikasi untuk menjadi CPNS, tidak diterima saat test. Mungkin dengan cari universitas yang bisa diajak nego, siapa tau sanak kadang yang tidak memenuhi standar bisa masuk CPNS, yang mungkin paling penting mau mengembalikan modal pilkada yang lalu dan persiapan kampanye pemilu 2009. Inilah gambaran PEJABAT atau KACANG YANG LUPA DENGAN KULITNYA.

Ayo masyarakat Bengkulu menilai sendiri. Apa lagi yang bisa kita harapakan dari seorang pemimpin yang mengingkari janji. Bukankah Rasulullah SAW, pernah mensinyalir ciri pemimpin yang berkhianat adalah ketika berkata berdusta, ketika berjanji mengingkari, dan ketika diberi amanat malah berkhianat. Terserah pembaca apakah pemimpin kita tadi termasuk kategori yang disinyalir oleh rasulullah atau tidak. Bengkulu, 15 Desember 2008 (by Usman Yasin)

Saran - Pendapat - Pesan

Nama

Email *

Pesan *