Uang Muka Rp 5,4 M Cair,Realisasi Fisik 6 Persen

Kepala BKP Perwakilan Bengkulu, Ade Iwan Rusmana mengatakan, pembangunan Mess Pemda ini menjadi sorotan lantaran uang sudah dikeluarkan dari kas negara untuk uang muka senilai Rp 5,4 M, tapi hingga pemeriksaan BPK tuntas akhir Februari lalu, pengerjaannya fisik hanya 6 persen. BPK merekomendasikan agar kontrak yang dipercayakan pada PT. WP diputuskan.

Pihak rekanan harus mengembalikan uang muka tersebut plus jaminan senilai Rp 1,4 M. Totalnya, PT. WP harus mengembalikan uang senilai Rp 6,8 M ke kas daerah. “Uang muka jaminan pelaksanaan belum dibayarkan, masih di kontraktor. Kita tidak mau kalau ada uang negara yang hilang. Kalau proyek tak bisa berjalan, kontraktor harus mengembalikan uang muka dan membayar jaminannya,” tutur Ade.

Di Subdin Cipta Karya diketahui total pagu anggaran Rp 99,2 miliar, untuk 8 paket pengerjaan. Dari 8 paket tersebut, BPK hanya memeriksa 4 item kegiatan. Yaitu proyek pembangunan mess pemda, pembangunan view tower, pembangunan terowongan dan pembangunan wisma haji. Selain karena nominal anggaran besar, pihak kontraktor pun memang bermasalah.

Proyek lainnya juga direkomendasikan untuk diputus kontrak adalah pembangunan view tower pemantau air laut Rp 4,7 miliar dan pembangunan terowongan yang masuk sau paket dengan rehabilitasi Benteng Malborough senilai Rp 7,5 miliar.

Dinas PU direkomendasikan segera melakukan melakukan tender ulang jika ingin proyek tetap dilanjutkan. “Tentunya uang muka wajib dikembalikan. Pengerjaan lanjutan pun harus sesuai AMDAL (Analisis Masalah Dampak Lingkungan),” tegas Ade.

Lalu di paket pengerjaan jalan di Subdin Bina Marga, dari 31 paket proyek dengan realisasi anggaran Rp 250 M hanya 18 paket yang diperiksa BPK Rp 170 M, atau hanya 80 persen dari total pengerjaan paket jalan. Hasilnya banyak ditemukan keterlambatan pengerjaan proyek, serta kekurangan volume dalam pengerjaannya.

Pengerjaan yang belum selesai mencapai Rp 13,4 M. Akibat keterlambatan, pemerintah bisa menarik denda dari rekanan proyek jalan hingga Rp 1,8 miliar.
Kekurangan volume fisik jalan secara glonal dari 18 paket tersebut mencapai Rp 1,4 miliar. Lalu proyek yang sudah selesai kini kondisinya rusak berat mencapai Rp 1,1 miliar.

“Tidak bisa dijabarkan satu-persatu karena kita memeriksa secara global. Untuk denda, peemrintah harus melihat kembali kondisinya. Kalau memang pihak rekanan bisa membuktikan keterlambatan karena faktor bencana alam, ya bisa saja akan ada toleransi. Tergantung pemerintah,” jelas Ade.

Audit 1 paket proyek irigasi Subdin SDA yang tersebar di 9 kabupaten kota tak seluruhnya diaudit, karena keterbatasan waktu dan personel. Dari total anggaran Rp 60 M, BPK menemukan kelebihan anggaran hingga Rp 355 juta. “Di proyek irigasi tak terlalu bermasalah,” katanya.

Disisi lain, meski dewan tak menyetujui addendum Perda No. 13 Tahun 2006 tentang Multiyears untuk ketiga kalinya, Ade berpendapat alangkah baiknya kalau pengerjaan yang sudah “terlanjur basah” ini tidak menimbulkan kerugian uang negara yang lebih besar lagi. “Soal dilanjutkan atau tidak ya tergantung eksekutif dan legislatif. Yang jelas jangan sampai kerugian jadi lebih banyak,” tandasnya.

Audit 6 Pemda Belum Kelar

Sementara itu, sejak awal Februari lalu secara intensif BPK Perwakilan sudah mengaudit 6 pemerintah daerah se-Provinsi Bengkulu. BPK melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap Pemprov, Pemkot, Pemkab Seluma, Pemkab Rejang Lebong, Pemkab Bengkulu Utara dan Pemkab Kepahiang.

Ade mengatakan, BPK bakal mengaudit realisasi penggunaan anggaran APBD 2008. “Sementara 6 lembaga itu dulu. Setelah selesai baru 5 lembaga lagi menyusul. Personel kami dan waktu terbatas. Tapi seluruhnya akan diaudit,” demikian Ade.(ken)

Sumber Harian Rakyat Bengkulu Sabtu, 04 April 2009 07:56:40