Gubernur Bengkulu Agusrin Diperiksa sebagai Tersangka

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO/Kompas Images
Gubernur Bengkulu Agusrin Maryono Najamuddin tiba di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (30/12), memenuhi panggilan tim penyidik untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi bagi hasil pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang merugikan negara Rp 21 miliar.

Rabu, 31 Desember 2008 | 00:24 WIB

Jakarta, Kompas - Gubernur Bengkulu Agusrin Maryono Najamuddin diperiksa sebagai tersangka korupsi di Kejaksaan Agung, Selasa (30/12). Agusrin disangka korupsi penyaluran dan penggunaan dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan (PBB) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) di Provinsi Bengkulu.

Saat tiba di Gedung Bagian Tindak Pidana Khusus Kejagung, Agusrin kepada wartawan menyampaikan, ia berterima kasih telah diberikan kesempatan untuk menjelaskan kepada Kejaksaan Agung. ”Wajar kalau Kejaksaan Agung melakukan klarifikasi berdasarkan aduan pihak tertentu. Mereka kan belum tentu melaporkan data yang valid,” katanya.

Agusrin mengaku tidak tahu kesalahannya sehingga disangka korupsi. ”Kalau dituduh korupsi, saya tidak pernah korupsi. Kalau dituduh ada uang negara yang hilang, sampai sekarang tidak ada uang negara yang hilang,” kata Agusrin.

Kemarin, Agusrin didampingi pengacara Muchlis Amin dari kantor pengacara Andi Sjarifuddin and Partners. Andi Sjarifuddin—pensiunan jaksa—juga hadir di Gedung Bundar saat pemeriksaan berlangsung.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Marwan Effendy, menjawab pertanyaan wartawan, mengatakan, jaksa baru memperoleh izin dari Presiden untuk memeriksa Agusrin sebagai tersangka. Izin penahanan, menurut Marwan, belum diajukan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, pemeriksaan dan penahanan kepala daerah harus seizin presiden.

Mengenai bantahan Agusrin soal sangkaan korupsi terhadap dirinya, Marwan mengatakan, ”Soal dia tidak mengaku, bukan urusan kita. Tetapi, sebaiknya dia kembalikan uang yang sudah dia gunakan itu.”

Dari penyidikan tim jaksa yang diketuai Faried Haryanto ditemukan, pada tahun 2006 Provinsi Bengkulu memperoleh dana bagi hasil PBB dan BPHTB sebesar Rp 27,607 miliar. Dana itu seharusnya masuk ke rekening kas umum daerah pada Bank Pembangunan Daerah Bengkulu. Namun, pada 22 Maret 2006, Agusrin mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan tentang penambahan rekening pada BRI Cabang Bengkulu atas nama Dispenda Bengkulu.

Digunakan secara leluasa

Dana bagi hasil PBB dan BPHTB itu lalu disalurkan ke rekening khusus Pemerintah Provinsi Bengkulu atas nama Dispenda Bengkulu. Akibatnya, dana Rp 21,323 miliar dapat digunakan dengan leluasa oleh Chairudin selaku Kepala Dispenda Bengkulu. Dana itu, antara lain, untuk membiayai kegiatan yang belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bengkulu dan biaya-biaya lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, termasuk dana yang diberikan/diterima Agusrin melalui staf atau ajudannya, sebesar Rp 6 miliar.

Agusrin kemudian memerintahkan Badan Usaha Milik Daerah Bengkulu Mandiri untuk seolah-olah menanamkan modal di usaha tertentu. (idr)

Read More

Menawari Pengembalian Uang 21.3 M

Kejagung belum Tahan Gubernur Bengkulu
By Republika Newsroom
Selasa, 30 Desember 2008 pukul 21:52:00

JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) belum menahan Gubernur Bengkulu, Agusrin Maryono Najamuddin, meski sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus 'Dispenda Gate'.Gubernur Bengkulu pada Selasa (30/12), diperiksa tim penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung."Ya benar, Gubernur Bengkulu diperiksa, tapi belum ditahan," kata Jampidsus Kejagung, Marwan Effendy, di Jakarta, Selasa.

Ia juga membenarkan Gubernur Bengkulu menawari untuk mengembalikan uang Dispenda Gate sebesar Rp21,3 miliar.
"Gubernur Bengkulu baru menawari pengembalian uang," katanya.

Sebelumnya dilaporkan, Kejaksaan Agung (Kejagung) gagal memperoleh izin penahanan Gubernur Bengkulu yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus 'Dispenda Gate', Agusrin Maryono Najamuddin dari Presiden RI."Ya, permintaan yang dikabulkan hanya izin pemeriksaan, 30 Desember 2008 akan diperiksa," kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Marwan Effendy, di Jakarta, Senin.

Menurut dia, sedangkan izin penahanan untuk orang nomor satu di Provinsi Bengkulu tersebut, belum dikabulkan.
"Izin penahanannya belum dikabulkan," katanya.

Berdasarkan informasi, pengajuan izin pemeriksaan terhadap Agusrin tersebut, bukan hanya pemeriksaan melainkan juga penahanan. Sebelum dilaporkan, dalam kasus tersebut, Kejati Bengkulu sudah menetapkan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Bengkulu, Chairuddin, ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pajak bagi hasil senilai Rp21,3 miliar.

Seperti diketahui, kasus korupsi itu terungkap setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) regional Palembang melakukan audit terhadap APBD Provinsi Bengkulu 2006.Dalam audit tersebut ditemukan adanya dana bagi hasil pajak sebesar Rp21,3 miliar dari total Rp25 miliar tidak jelas penggunaannya. Dana tersebut seharusnya dibagikan untuk provinsi dan kabupaten/ kota.ant/kp

Sumber Republika Online

Read More

Gubernur Bengkulu Diimbau Kembalikan Uang Korupsi

Selasa, 30/12/2008 15:42 WIB
Gubernur Bengkulu Diimbau Kembalikan Uang Korupsi Dispenda Rp 27,3 M
Novia Chandra Dewi - detikNews

Jakarta - Gubernur Bengkulu Agusrin Maryono Najamudin diimbau mengembalikan uang yang diduga dikorupsinya dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Pemprov senilai Rp 27,3 miliar. Surat penahanan Agusrin yang sudah menjadi tersangka sejak September 2008 sudah diajukan ke Presiden.

"Sebaiknya dia bayar uang itu kalau misalkan dia pakai," ujar Jampidsus Marwan Effendi di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Selasa (30/12/2008).

Tentang penyangkalan Agusrin bahwa dirinya tidak melakukan korupsi, Marwan tak acuh.

"Soal dia nggak ngaku, itu urusan dia. Kita kan punya keterangan saksi. Punya ahli, dan punya surat-surat," tambah dia.

Menurut Marwan, Agusrin yang menjadi tersangka sejak September 2008 lalu melakukan gali lubang tutup lubang dalam korupsi Dispenda itu.

Sementara itu menurut sumber di Kejagung, surat penahanan sudah diajukan ke Presiden SBY.

"Surat pengajuan penahanan Agusrin sudah diajukan ke presiden. Namun hingga kini surat penahanan tersebut belum turun," ujar dia.

Menurut sumber itu, aksi gali lubang tutup lubang Agusrin dilakukan dengan membentuk lembaga investasi. Agusrin memakai dana investasi di lembaga itu untuk menutup kas Dispenda yang telah diambilnya.

Hari ini Agusrin kembali diperiksa Kejagung sejak pukul 09.20 WIB. Sebelumnya kasus ini mencuat setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit keuangan Pemprov Bengkulu atas uang Pajak Bumi Bangunan (PBB)/Bea Perolehan Hak atas Tanah dan PBB (BPHTPBB) tahun 2006. Dana yang seharusnya masuk kas daerah itu, justru dimasukkan ke dalam rekening penampungan untuk menghindari izin dari DPRD untuk penggunaannya. Otomatis dana tersebut tidak masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Agusrin ditetapkan sebagai tersangka September 2007, karena mendapatkan dana Rp 6 miliar dari Rp 27,3 miliar. Sebelumnya Kejaksaan menetapkan Kepala Dispenda Pemprov Bengkulu Chairuddin sebagai tersangka.

Chairuddin telah divonis 1 tahun oleh PN Kota Bengkulu. Dalam vonisnya, Chairuddin terbukti bersalah bersama-sama dengan pihak lain, salah satunya Agusrin, dalam memanfaatkan dana Dispenda tanpa bukti yang tertib dan sah.(nwk/nrl)

Detik News

Read More

Suara Pengunjung

Yth.Bapak Usman Yassin, Ass.wr.wb Saya, Wahyu Widiastuti, staf pengajar Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Bengkulu. Saat ini saya tengah menyelesaikan proposal penelitian untuk thesis saya di Department of Apllied Communication Science Wageningen University The Netherlands. Topik penelitian saya adalah framing atas konflik pengelolaan sumber daya alam yang terjadi di cagar alam Danau Dusun Besar. Seperti yang pernah saya ungkapkan dalam pembicaraan kita melalui telephone beberapa waktu lalu, saya ingin meminta informasi seputar Yayasan Lembak. Adapun yang ingin saya tanyakan adalah : (sebagian informasi sudah bisa saya dapatkan di blogspot Yayasan lembak, namun mungkin bapak ingin memberikan beberapa informasi tambahan)

1. Dalam beberapa literature disebutkan Wilayah cagar alam telah diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda tahun 1936. Bisa dikatakan marga perwatin XII sudah tidak memeiliki hak atas wilayah tersebut. Meskipun menurut saya, bisa jadi terdapat pressure atas pasirah pada waktu itu, apa alasan masyarakat lembak “menuntut’ hak ulayat atas CADDB (correct me if I’m wrong dengan istilah ini). Apa usaha-usaha yang telah dilakukan untuk tujuan tersebut.
2. Bagaimana pendapat bapak dan masyarakat lembak terhadap kebijakan pemerintah mengenai pelibatan masyarakat adat dalam nature resource management?
3. Apakah selama ini ada usaha pemerintah (pusat maupun daerah) untuk mencoba melibatkan masyarakat lembak untuk keperluan tersebut? Sejauh mana keberhasilannya, bila ada?
4. Bagaimana kerjasama antara Yayasan lembak, BKSDA, serta dinas yang terkait dalam pengelolaan sumber daya ini?

Untuk sementara hanya itu yang saya tanyakan. Bila dimungkinkan, kedepan saya ingin bertanya lagi untuk keperluan riset saya ini. Sayang sekali kita tidak sempat bertemu muka untuk mendiskusikan masalah yang menurut saya menarik ini. Mungkin bapak bisa merekomendasikan nama-nama yang bisa saya temui untuk lebih menggali info tentang konflik & adat lembak. Terima kasih sebelumnya atas kesediaan meluangkan waktu untuk membaca dan merespon e-mail saya ini.
Goodluck for your dissertation J. Wassalam, Wahyu Widiastuti

Wahyu Widiastuti wiedy_batara2006@yahoo.com

Tommy
assalammu 'alaikum wr.wb
saya Tomy Setyawan mahasiswa FISIP UNIB jurusan Administrasi Negara semester 6 sedang melakukan penelitian mata kuliah (Metode Penelitian Administrasi Negara) dan kebetulan saya mengankat masalah danau dendam tak sudah. saya mau mencari informasi lebih banyak kepada Bapak,mohon kiranya Bapak bisa membantu saya.
wassalammu 'alaikum wr.wb

tomy setyawan mr_ius87@yahoo.co.id


maaf pak telat buka emailnya.
saya ngangkat masalah konflik kepentingan didanau antara pemerintah dan masyarakat.
bapak selaku ketua yayasan lembak,dari sisi masyarakat saya ingin mengetahui tanggapan bapak mengenai hal ini
1. apa yang bapak ketahui mengenai program pemerintah yang akan diimplementasikan di DDTS?dasar kebijakannya?
2. mengapa hal itu bertentangan dengan masyarakat?
3. pengelolaan seperti apa yang cocok untuk DDTS?
4. apa yang bapak ketahui mengenai injeksi bumi di DDTS?

sebelumnnya saya ucapkan terima kasih dan mohon bantuannya

tomy setyawan mr_ius87@yahoo.co.id


Herman http://serunai.blogspot.com | http://gadogadohening.blogspot.com

Pak Usman,

Wah, aku ternyata visi kita sama tentang Bengkulu dengan kebudayaannya: Perlu kita bersama-sama melestarikan kekayaan nenek moyang kita itu. Alhamdulillah visi itu sudah aku wujudkan salah satunyo dengan mengelola blog Simpang Limo Bengkulu. Blog itu sebagai wadah informasi mengenai Bengkulu. Dan Alhamdulillah juga, ternyata sekarang sudah banyak orang bengkulu yang mengenalkan Bengkulu melalui blog mereka masing-masing, serta sebagian juga mau menyumbang tulisan di Simpang Limo Bengkulu.

Saat balik ke Bengkulu lebaran lalu, aku sempat menemui Pak Wasik Salik di rumahnya, dan menceritakan keinginanku mengumpulkan data mengenai Bengkulu berikut kebudayaannya dan menginformasikannya melalui blog Simpang Limo. Beliau setuju dan menyatakan akan membantu kalau ada yang dapat ia bantu. Istrinya pun akan meminjamkan buku referensi yang mereka miliki yang kebetulan tidak tahu sedang berada dimana setelah rumah mereka kebanjiran sebelumnya. Salah satu anak Pak Wasik Salik adalah kawan satu kelas saat di SMUN 5 (sebelumnya SMAN 4) Bengkulu. Oh ya, Pak Wasik bercerita kalau ia keturunan orang Lembak. Dan saya kemudian menemukan blog Yayasan Lembak yang Pak Usman kelola ini. Rasanya senang sekali bertemu tokoh Lembak Bengkulu seperti Pak Usman ini.

Kalau begitu, aku mengundang Bapak untuk ikut berkontribusi informasi di Simpang Limo. Juga memasukkan imel bapak ke milis bloggerbengkulu. Mohon berikan akun imel yang di google ya pak (blablabla@gmail.com).

Aku sendiri pernah mukim di Yogyakarta 1997-2004. Sembari kuliah, aktif juga di Muhammadiyah. Aktivitas terakhir di Lembaga Studi Pembangunan dan Lingkungan Hidup-Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pak Mardan--kalau tidak keliru di FKIP UMB--adalah paman. Juga Pak Malik, adalah Wak. Ado rencano jugo balik ke Bengkulu. Mungkin mengabdikan diri di Muhammadiyah Bengkulu. Entahlah kapan pastinya. Tapi Insya Allah balik. Mudah-mudahan kito bisa bekerjasama kelak.

Wasaalaam,
Herman


usman yasin has left a new comment on your post "Hindari Kantong Plastik":

Walaikum salam
semoga kita tidak pernah lupa dengan apa yang dicita-citakan leluhur kita, kewajiban kita adalah memperkenalkan Bengkulu serta pernak perniknya, jangan sampai orang indonesia masih tanya dimana Bengkulu?

trims tolong kalau bisa alamat emailnya ya?

--
S A H E R M A N
http://serunai.blogspot.com | http://gadogadohening.blogspot.com
YM: sarman_koe | Skype: Hermankoe
Mobile: 0817 4959 680

Visit Bengkulu Visit Simpang Limo
http://simpanglimo.blogspot.com

Ansar (ansar63@telkom.co.id)

Assalamualaikum WW Salam kenal, aku wang tanjung agung yang kini belan dan tinggal di Palembang. Blognye padek nian, aku salut dan mendukung segale upaye yang di perjuangke yayasan Lembak. Aku nemu peta Bengkoeloe tahun 1924 di : http://maps.kit.nl/apps/search?code=03996&sid=hjgg3j210149&refresh=1&lang=1&dispx=1004&dispy=680&maprefresh=1

Wassalam
Ansar
Komplek Garuda Putra IIII Blok i-no9 Rt.22/05 Lebong Siarang

Kbundan

Salam saudara dari saya di malaysia.
Saya adalah generasi ke4 keturunan bengkulu yang telah lama menetap di malaysia. Saya amat tertarik dengan rencana yang tuan tulis berhubung dengan asal usul suku lembak. Walaupun berketurunan bengkulu saya tidak dapat mempastikan dari suku manakah saya berasal. Perkara ini tidak pernah diceritakan oleh orang-orangtua kami. Yang pastinya kami adalah dari keturunan bengkulu. Walaubagaimanapun, setelah mengikuti rencana tuan berhubung dengan adat perkahwinan orang lembak, saya dapat memahami hampir semua perkataan2 lembak yang tuan gunakan. Malahan adat-adat serta acara-acara yang tuan nyatakan pernah juga diamalkan disini pada satu masa dulu seperti mana yang diceritakan oleh orang orang tua kami. Mungkin juga saya berasal dari suku lembak. Mungkin tuan dapat membantu saya untuk menentukan dari suku manakah asal saya ini. Saya boleh dihubungi melalui email irbadri2@yahoo.com. sekain buat kali ini.

Wassalam irbadri2@yahoo.com

Read More

Multiyears: Peletakan Batu Pertama dan Terakhir

2 Tahun PBP, Proyek Multiyears Terbengkalai

BENGKULU – Dua tahun sudah Peletakan Batu Pertama (PBP) 13 paket proyek spektakuler dan masuk multiyears Pemprov berlalu. PBP dilakukan 18 November 2006 lalu. Sampai kemarin belum ada satu pun proyek yang didanai dari APBD provinsi yang tuntas. Hanya satu paket proyek lanjutan mantan Gubernur H. Hasan Zen, SH yakni pembangunan Persada Bung Karno yang tuntas tahap kedua. Sisanya terbengkalai dan proses pembangunannya lambat.

Padahal ketika melakukan PBP, Gubernur Agusrin M. Najamudin melibatkan tokoh-tokoh Bengkulu yang cukup dikenal. Seperti mantan-mantan Gubernur, tokoh agama, Muspida dan tokoh masyarakat. Sampai kemarin, kondisi proyeknya memprihatinkan. Menariknya menurut Anggota DPRD Provinsi, Iip Arifin, SP ada proyek yang sama sekali belum dibangun. Seperti mess Pemda dan pabrik assembling handtraktor di Desa Babatan Kecamatan Sukaraja dan Kabupaten Seluma.

Padahal kata Iip, dana yang sudah dikeluarkan pemerintah tidaklah sedikit. Hal ini tentunya dianggap mubazir, lantaran dana yang telah habis namun tak menunjukkan hasil yang memuaskan dirasa terbuang sia-sia. Padahal kalau dialokasikan ke sektor lain yang lebih bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat, sudah barang tentu akan lebih menyentuh masyarakat.

“Ya itulah kondisi yang terkadi sekarang. Dari dulu, kami dari komisi B pada saat itu, telah memberikan pertimbangan kepada pemerintah. Alangkah baiknya kalau dana tersebut dialihkan ke sektor produksi untuk usaha kecil menengah, apalagi di APBD 2008 ada pula dana luncuran APBD Rp 38 miliar. Nah sekarang, kita bisa lihat sendiri kondisi di lapangan. Banyak pembangunan yang belum selesai. Meskipun ya, ada beberapa diantara proyek-proyek pembangunan yang sudah bisa dimanfaatkan masyarakat,” paparnya.

Dicontohkan Iip seperti peningkatan jalan yang dibangun pada proyek multiyears yaitu dari kawasan UPT Karang Cayo-Simpang Manna. “Ya meskipun kalau diteliti lagi saya yakin masih belum sesuai bestek, tapi paling tidak manfaatnya sudah bisa dirasakan masyarakat. Kebetulan saya baru daerah Kaur dan Bengkulu Selatan dalam rangka reses,” katanya.

Selain itu, temuan lainnya untuk proyek multiyears di Kabupaten Kaur yang tidak ‘beres’ adalah pembangunan irigasi di Kecamatan Luas. Pasalnya, dari hearing dengan masyarakat, taggul irigasi jebol pada musim hujan di awal Desember lalu. Diduga ini lantaran pembangunan irigasi yang disertai pemangunan saluran pembuangan dan pembuatan netralisasi saluran air. Akibatnya pada saat air meluap di musim hujan, irigasi tak sanggup menampung debit air yang meingkat drastis.

“Diduga ini akibat pembangunan yang tak optimal. Karena rasanya ini sudah tak lagi dalam masa pemeliharaan, maka merupakan tanggung jawab Pemprov. Di APBD Pemprov kan punya dana Rp 8 miliar untuk dana tak terduga. Ini harus dimanfaatkan untuk masyarakat. Mengingat sekarang sudah mulai musim tanam. Kalau tak segera ditangani maka masyarakat khawatir nantinya bakal menggangu hasil produksi pertanian,” katanya.

Selain itu, proyek multiyears lainnya yang ternyata juga belum beres, diungkapkan Iip adalah proyek handtarktor sebanyak 500 unit yang menelan dana Rp 75 miliar. Pasalnya sampai sekarang masyarakat petani di Kaur belum juga mendapatkan bantuan handtraktor. Padahal mereka sangat membutuhkan handtraktor ini. “Ada dugaan untuk mendapatkan handtraktor tersebut masyarakat diminta membayar oleh oknum-oknum yang todak bertanggung jawab di pemerintahan,” tandasnya.(ken)
Harian Rakyat Bengkulu Rabu, 24-Desember-2008, 05:52:29

Read More

Test CPNS: Masyarakat Tertipu Lagi

He he.. Masyarakat Takicu Lagi

BENGKULU – Sejak awal Wagub HM Syamlan Lc tidak bisa menjamin tes CPNS di lingkungan Pemprov, Pemkab/Pemkot berlangsung bersih. Kendati nilai diumumkan, namun tidak ada yang menjamin tes CPNS bersih. Bahkan setiap tahun tes CPNS selalu menyisakan masalah.

Lantas masyarakat dan peserta tes takicu (tertipu) lagi? Bisa iya, bisa juga tidak. Yang terjadi saat ini, masing-masing kepala daerah mengklaim tes CPNS di daerahnya paling bersih. Bahkan Bupati Seluma, Murman Effendi dengan keras mengkritik Wagub, HM Syamlan Lc karena Pemprov tidak mengumumkan nilai seluruh peserta tes.

Terkait tudingan Asbun (asal bunyi) yang dialamat kepadanya, Wagub HM. Syamlan Lc, mengaku hanya sebagai hamba Allah yang dhaif (manusia biasa yang lemah). “Saya bisa saja dibohongi, ditipu dan dikhianati,” jelas Wagub.

Di tengah ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemurnian tes CPNS, Wagub tetap optimis. Jika atas izin Allah, masyarakat juga tak akan terus menerus bisa dikhianati. Semakin hari rakyat semakin cerdas. “Insya Allah, jelas siapa yang benar dan siapa yang dusta. Siapa yang sungguh-sungguh dan siapa yang sekadar cari muka,” sindirnya penuh makna.

Wagub menyerukan agar semuanya bermunajat kepada Allah. Supaya para pejabat dan siapa saja yang berbuat jahat, curang dan khianat, dibuka pintu hatinya. Agar mau bertobat. “Atau dihancurkan oleh Allah yang maha kuasa. Saya dan masyarakat bisa saja dibohongi. Tetapi Allah itu maha mengetahui lagi maha kuasa. Maka Allah tak mungkin bisa ditipu dan tak akan bisa dibohongi,” ujarnya.

Pengamat Hukum Universitas Prof. Hazairin, Syafuan Dani, SH, M.Hum ikut meragukan tes CPNS tahun ini. Gembar-gembar kepala daerah untuk melaksanakan tes CPNS dengan bersih dan bebas KKN, hanya slogan belaka.

Dia menyarankan agar pemda yang belum mengumumkan nilai secara keseluruhan agar segera mengumumkan ke media. Apabila tidak, tetap menjadikan preseden buruk bagi pemerintahan. Walaupun, diketahui ada satu dua orang yang lulus murni. “Jangan tunggu sampai masyarakat apatis (tidak peduli, Red). Sebab, jika masyarakat sudah apatis, dipastikan pembangunan bakal terhambat,” ingatnya.

Dari informasi yang RB himpun, penggunaan sistem komputerisasi dalam pemeriksaan LJK (lembar jawaban computer), tetap ada peluang jika ingin melakukan kecurangan. Terlebih UI, UNJ dan Unpad hanya sebatas koreksi LJK dan tidak bertanggungjawab dalam menentukan kelulusan.

Karena yang berhak menentukan kelulusan adalah Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai PPK (pejabat pembina kepegawaian. Kewenangan Gubernur, Bupati dan Walikota ini tertuang dalam peraturan kepala BKN No 20 tahun 2007 tentang penyelenggaraan tes CPNS.

Lagi pula dengan sistem komputerisasi, jika nilai diubah maka rangkingnya secara otomatis akan berubah. Toh, saat perangkingan tidak ada yang melakukan pengawasan. Kalaupun ada wartawan yang memantau, hanya sebatas saat koreksi LJK. Setelah itu semuanya serba rahasia dikendalikan oleh panitia dan pejabat terkait.

Dikutuk Allah

Ketua Forum Komunikasi Da’i Muda Indonesia (FKDMI)
Provinsi Bengkulu, Junni Muslimin, MA menegaskan, berdasarkan hadist nabi, praktik sogok-menyogok adalah haram. Baik pemberi sogok, maupun penerima sogok sama-sama dijanjikan neraka. “Ingat, walaupun tidak terbukti di pengadilan negara, namun hukum Allah tetap berlaku,” katanya.

Selain itu, lanjut Junni Muslimin, praktik sogok-menyogok menjadi sumber kehancuran. Bila saran ustad maupun ulama sudah tidak lagi didengar, Tuhan bisa murka. Namun, azab Tuhan tidak hanya menimpa pelaku yang berbuat salah. Tapi, semua masyarakat bisa kena dampaknya. “Agar terhindar, ikutilah anjuran para ustad, da’i, ulama dan sebagainya. Sebab, dasar yang digunakan adalah Al-Quran dan hadist,” tandasnya.

Apalagi, lanjutnya, dalam tes CPNS kali ini, tidak ada disyaratkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk menjadi peserta tes. Padahal, dengan syarat IPK, sudah menjadi seleksi dalam mencari bobot PNS yang dibutuhkan. “Untuk apa mahasiswa mengejar cumlaude (lulus dengan pujian dengan IPK di atas 3,5). Toh yang lulus, bukan berdasarkan seleksi yang ketat,” tanyanya.

Wakil Gubernur yang juga dikenal sebagai ustad, HM. Syamlan, Lc kembali mengingatkan, selain sogok-menyogok hukumnya haram, dan diancam dengan kutukan Allah, praktik itu juga zalim.

“Orang yang menjadi PNS semata-mata karena menyogok sehingga menggusur orang yang sebenarnya berhak menjadi PNS, ini sama dengan mengambil hak orang lain. Orang yang mengambil hak orang lain dengan cara haram, maka sampai kapanpun hak yang diambilnya itu menjadi haram,” papar ustad Syamlan.

Sehingga, tambahnya, berhati-hatilah jangan sampai menjadi PNS dengan merebut hak orang lain secara haram. Karena gaji dan pensiun yang diterimanya bisa haram. Sebab, jika dari awal sudah tidak benar, maka bisa dipastikan proses dan hasilnya juga tidak benar. Na’udzu billahi min dzalik,” ungkap Syamlan. (joe)

Harian Rakyat Bengkulu, Senin, 22-Desember-2008, 12:46:06

Read More

30 Desember Gub Diperiksa

Bila tak ada aral melintang tanggal 30 Desember 2008 mendatang, Gubernur Bengkulu Agusrin M. Najamudin akan dipanggil Kejagung. Surat panggilan Kejagung dikirimkan lewat Kantor Penghubung Jumat (19/12) pagi. Gubernur akan diperiksa sebagai tersangka Dispendagate senilai Rp 21,3 miliar. Gub ditetapkan sebagai tersangka Dispendagate 29 Agustus 2008 lalu.

Penetapan ini, berdasarkan pengembangan pengusutan Dispendagate di Bengkulu. Dimana Kejati Bengkulu menetapkan Drs. H. Chairuddin sebagai tersangka, sejak saat itu Chairuddin ditahan hingga kini.

Pemanggilan Gubernur ini adalah yang kedua. Sebelumnya Kejagung berencana memeriksa Gubernur tanggal 24 Desember 2008 lalu. Berhubung Gub menunaikan ibadah haji, pemeriksaan kemudian ditunda. Ketika itu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus), Marwan Effendi belum memberikan kabar waktu tepatnya pemeriksaan. Ia hanya memberi kisaran setelah Idul Adha Gub baru akan diperiksa.

“Kalau nggak salah minggu depan. Tapi persisnya silakan tanya ke Kapuspenkum biar lebih detail. Saya nggak ngurusin surat, surat itu urusannya Tim Pemeriksa. Dulu kan tertunda, karena beliau mau pergi haji. Ada izin dari Depdagri, dia diizinkan pergi selama 20 hari,” ungkap Marwan.

Sekadar diingat, dalam pemeriksaan beberapa saksi sempat mencuat kabar kalau Gubernur diduga menerima aliran sebesar Rp 6 miliar dari Rp 21,3 miliar tersebut. Selain itu, berdasarkan pleidoi Chairuddin Gub menerima travel ceque senilai Rp 2 miliar. Marwan sendiri beberapa kali ditanya, tak bersedia memberikan keterangan secara rinci. Nanti kata dia, saat di pengadilan akan dibuka tentang bagaimana duduk perkara kasus tersebut. “Hasil pemeriksaan nggak bisa kita keluarkan ke publik. Tapi kalau sudah di pengadilan, baru bisa terbuka fakta-fakta persidangannya,” imbuh Marwan.

Sementara itu, Kepala Kantor Penghubung, Drs. Nur Alam ketika dikonfirmasi kemarin menyatakan kalau dirinya belum melihat surat tersebut. Karena kemarin seharian ia belum ke kantor, melainkan mendampingi Sekprov acara DPD RI di Hotel Hilton. Namun ia berjanji akan mengecek keberadaan surat tersebut ke jajaranya pagi ini. Biasanya kata dia, surat untuk Gubernur langsung diserahkan ke pengacaranya. Walaupun dikirim lewat Kantor Penghubung.

“Saya belum sempat ke kantor. Mungkin surat itu sudah sampai, coba besok saya tanya dulu dengan jajaran di kantor. Tapi biasanya, kalau ada surat untuk Gub ke kantor langsung diserahkan ke pengacara beliau,” tutur Nur Alam.

Sementara Kapuspenkum Kejagung Jasman Panjaiatan, SH ketika dihubungi via telepon belum mengiyakan akan adanya pemeriksaan terhadap Gubenur. “Hari Senin besok (22/12) kita akan rapat koordinasi dulu, jadi belum bisa dipastikan tanggal pemeriksaannya. Setelah rapat Senin nanti baru ditetapkan tanggal pemeriksaanya,” demikian Jasman.(yoh/adn)

Sumber Harian Rakyat Bengkulu Hari Minggu, 21 Desember 2008

Read More

TES CPNS BERSIH......? TIDAK MUNGKIN

Dicueki UI, BEM Unib Surati SBY
Sabtu, 13-Desember-2008, 12:42:09

BENGKULU – Upaya mahasiswa untuk menggiring pelaksanaan tes CPNS yang murni terus berlanjut. Bahkan keengganan panitia CPNS melaksanakan tes CPNS yang transparan akan dilaporkan ke Presiden SBY. Sebab laporan mahasiswa “dicueki” Universitas Indonesia.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unib Dempo Exler mengatakan setelah mengirim surat ke rector UI, mahasiswa akan mengirimkan surat langsung kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, Taufik Effendi.

Surat yang isinya tidak jauh berbeda dengan yang dikirimkan ke UI dan UNJ direncanakan Senin (15/12) surat itu akan dilayangkan sehingga Selasa (16/12) atau Rabu (17/12) sudah sampai di meja Presiden dan Menteri.

“SBY harus tahu, bahwa mahasiswa di Bengkulu menginginkan pelaksanaan tes murni. Jika surat itu sampai ke Presiden dan Presiden memberikan apreasiasi positif, maka oknum-oknum yang tidak menginginkan CPNS bersih akan berpikir dua kali untuk berlaku curang,” tegas Dempo.

Dituturkan Dempo, setelah mengirimkan surat pada UNJ, pihak UNJ menyatakan siap untuk membubuhkan tanda tangan rektor pada hasil pengumuman tes CPNS. Hanya saja respon “cuek” justru muncul dari pihak UI.

Awalnya PSDM (Program Sumber Daya Manusia) UI menyatakan bersedia membubuhkan tanda tangan rektor, tapi terakhir menolak dengan alasan rektor sibuk. “Alasan yang diberikan sangat tidak logis. Jika UI dan UNJ tidak komitmen untuk membantu pelaksanaan tes CPNS bersih maka kami tidak akan tinggal diam.

BEM akan mengkampanyekan di tingkat nasional kalau UI dan UNJ sebagai kroni-kroni KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme). Bahwa UI sebagai universitas yang dikenal bagus ternyata tidak berani berkomitmen seperti Unib,” imbuh Dempo.

Sebagai wujud keseriusan menggiring CPNS bersih, BEM Unib telah menurunkan timnya di setiap kabupaten, masing-masing 1 orang. Setelah diturunkan selama beberapa hari ini, tim tersebut telah melakukan investigasi mulai dari proses penerimaan berkas, hingga pengambilan nomor kemarin.

Berdasarkan hasil investigasi tim di Kabupaten Bengkulu Utara, ditemukan sekurangnya 400 peserta tes yang dinyatakan tidak lulus administrasi karena tidak melampirkan ijazah.

“Di sinilah jelas kelihatan, bahwa indikasi KKN sudah dimulai sejak pemeriksaan administrasi. Tidak mungkinlah peserta tes tidak melampirkan ijazah dalam berkas lamaran. Kita tidak ingin CPNS dijadikan ajang untuk mengumpulkan kembali uang. Kita akan terus upayakan CPNS bersih, kalau mahasiswa tidak sebagai sosial kontrol maka kecurangan akan terus terjadi,” tegas Dempo.

Kunci Jawaban Disimpan di BI

Sementara itu, sekitar pukul 10.00 WIB kemarin, amplop kunci jawaban soal CPNS diserahterimakan. Kepala Pusat Lembaga Teknologi (Lamtek) Fakultas Teknik Universitas Indonesia (UI), Irwin. R menyerahkan kunci jawaban kepada Asisten III Adum Pemprov, Mardiansyah, SE. Tak lama kemudian, kunci jawaban tersebut dititipkan ke Bank Indonesia yang diserahkan kepada Deputi Pemimpin Bank Indonesia, Ahmad Bunyamin.

Sebelumnya, kunci jawaban yang tiba bersamaan dengan soal ujian CPNS pada Kamis (11/12) lalu dititipkan ke BI kemarin. Selain Pemprov, Pemkot juga melakukan serah terima kunci jawaban dari UI ke Pemkot melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota, Drs. Jarto Tarigan, M. Si. Pemkot juga menitipkan kunci jawaban pada BI.

Usai serah terima, Deputi Pimpinan BI Ahmad Bunyamin menujukkan ruang penyimpanan kunci jawaban yang berada di lantai I BI. Untuk pengamanannya, ruang penyimpanan dokumen-dokumen rahasia ini dilapisi dengan 3 pintu pengaman.

Lapis pertama dari luar berupa pintu besi, lapis kedua pintu jeruji besi dan pintu lapis ketiga pintu besi. “Keamanan terjamin. Kami menggunakan pintu sampai 3 lapis,” ujar Ahmad Bunyamin.

Amplop kunci jawaban tersebut ditaruh di salah satu rak di ruang penyimpanan yang ukurannya cukup besar. “Di rak ini pak kunci jawaban tes CPNS kami simpan. Pokoknya aman,” tambah Ahmad sambil menununjukkan salah satu rak yang dijadikan tempat penyimpanan pada Mardiansyah.

Sementara itu sesuai dengan jadwal, soal CPNS dipacking di dalam amplop sesuai dengan jumlah peserta per ruangan untuk 13 lokasi ujian, pukul 20.00 WIB, tadi malam. Tiap amplop berisi 20 lembar soal untuk peserta yang ujian di lokasi SD dan 30 lembar soal untuk peserta yang ujian di lokasi SMP dan SMA. Demikian pula dengan LJK yang dimasukkan dalam amplop terpisah.

“Demikian pula dengan LJK (Lembar Jawaban Komputer). Tidak lebih dan tidak kurang. Soal dan LJK cadangan tetap berada di Polda. Kalau nanti ada soal atau kunci jawaban yang cacat, maka panitia di sekolah akan melapor ke posko di Polda. Disana juga sudah ada panitia penyelenggara CPNS yang siaga dari Inspektorat dan BKD. Setelah dikontak dan dikabari kalau ada soal dan LJK yang rusak, cacat atau terlipat, panitia di posko yang bakal mengantar,” terangnya.

Sementara itu, paket-paket soal milik kabupaten sudah diambil kemarin. Setibanya di kabupaten, soal-soal tersebut dititipkan di Polres. Pagi hari H ujian, soal-soal yang dititipkan baru diambil. Pagi pukul 08.00 WIB, dua kabupaten yang paling jauh dari ibukota provinsi terlebih dulu mengambil soal. Yaitu Kaur dan Mukomuko. Selanjutnya, usai salat Jumat 4 kabupaten lainnya menyusul. Diantaranya Bengkulu Selatan, Lebong, Seluma dan Kepahiang. Untuk kota, pagi ini soal yang dititipkan baru diambil.

Untuk tes CPNS Pemprov, soal akan diambil pagi ini oleh 13 koordiantor tes yang bertugas di 13 lokasi. Koordinator tes adalah kepala sekolah (kasek) yang sekolahnya digunakan untuk penyelenggaraan tes CPNS. Pada pengambilan soal, koordiantor dikawal oleh anggota Polda dan personel dari Inspektorat Provinsi sampai ke lokasi ujian. Pengambilan soal pagi ini dilakukan sekitar pukul 08.00 WIB. (adn/ken) Sumber Berita: Harian Rakyat Bengkulu


KOMENTAR: KACANG LUPA PADA KULIT...!

Janji manis Ahmad Kanedi dan Edison Simbolon pada saat kampanye dulu untuk melaksanakan Test CPNS murni ternyata pepesan kosong. Yang lebih tragisnya para pejabat baik eksekutif maupun legislatif yang ada dikota mungkin sudah lupa dengan Almamaternya UNIVERSITAS BENGKULU, mereka seperti menutup mata, membutakan hatinya, menutup kupingnya terhadap teriakan masyarakat Bengkulu untuk pelaksanaan Test CPNS yang murni. Inilah dalam sejarah Pemerintah Bengkulu, pemerintah yang lupa pada kulitnya. Kok bisa begitu? bayangkan Ketua DPRD Kota Bengkulu Ir. Ahmad Zarkasi yang berasal dari PKS adalah Alumni UNIB, Walikota Ahmad Kanedi, SH MH juga alumni Unib, Istri Walikota Dosen Unib, Asisten I Joni Simamora dosen unib, Ketua BKD Jarto Tarigan Dosen Unib, ini gambaran semua orang yang disebutkan tadi tidak dapat menerjemahkan keinginan masyarakat untuk pelaksanaan Test CPNS yang murni. Mereka tidak berani menggunakan UNIB karena unib punya komitment untuk penyelenggaraan test yang bersih. Yaaach mungkin takut sanak-kadangya yang tidak punya kualifikasi untuk menjadi CPNS, tidak diterima saat test. Mungkin dengan cari universitas yang bisa diajak nego, siapa tau sanak kadang yang tidak memenuhi standar bisa masuk CPNS, yang mungkin paling penting mau mengembalikan modal pilkada yang lalu dan persiapan kampanye pemilu 2009. Inilah gambaran PEJABAT atau KACANG YANG LUPA DENGAN KULITNYA.

Ayo masyarakat Bengkulu menilai sendiri. Apa lagi yang bisa kita harapakan dari seorang pemimpin yang mengingkari janji. Bukankah Rasulullah SAW, pernah mensinyalir ciri pemimpin yang berkhianat adalah ketika berkata berdusta, ketika berjanji mengingkari, dan ketika diberi amanat malah berkhianat. Terserah pembaca apakah pemimpin kita tadi termasuk kategori yang disinyalir oleh rasulullah atau tidak. Bengkulu, 15 Desember 2008 (by Usman Yasin)

Read More

Persiapan Festival Tabot

Sebagai sebuah tradisi yang sering dilaksanakan selama Bulan Muharram, yaitu tanggal 1 hingga 10 Muharram di Kota Bengkulu dilaksanakan festival tabot. Tradisi ini sudah dimasukkan ke dalam salah satu kalender pariwisata Provinsi, dan jika mungkin sebagai event tingkat Nasional bahkan Internasional jika dikelola dengan persiapan yang baik dan berkualitas. Tapi sayang jika searching info tentang festival tabot sangat sulit didapat apalagi info soal kapan, dimana, acaranya apa, akomodasinya bagaimana, apalagi persiapan mempromosikan langsung kepada target kunjungan wisata. masih sangat jauh, dan mimpi untuk menjadikan Provinsi Bengkulu menjadi tujua wisatawan manca Negara.

Besok Hari sabtu, 13 Desember 2008 sebagai elemen masyarakat Bengkulu, saya melalui Yayasan Lembak diundang oleh Sekda Kota Bengkulu, untuk urun rembuk persiapan pembukaan Karnaval Budaya Nusantara Merah Putih, yang merupakan acara pembukaan Festival Tabot. Mudah-mudah kehadiran saya besok bisa membuka cakrawala berpikir kawan-kawan birokrasi untuk membuat perencanaan yang matang dalam persiapan-persiapan menyambut event-event Pariwisata yang berkualitas. Semoga

Read More